JAKARTA – Rasanya baru saja ditinggal tidur semalaman, tiba-tiba linimasa pagi ini sudah dihebohkan dengan kabar nilai tukar Rupiah yang anjlok menyentuh angka Rp 18.000 per Dolar AS.
Narasi yang paling cepat didengungkan ke publik biasanya adalah menyalahkan keadaan dunia: ketegangan geopolitik yang memanas, perang yang tak kunjung usai, hingga suku bunga bank sentral Amerika. Semua alasan eksternal itu memang benar adanya. Namun, menjadikan faktor global sebagai kambing hitam satu-satunya adalah bentuk penyangkalan atas rapuhnya ekonomi kita sendiri.
Kenyataannya, nilai tukar mata uang adalah cermin dari kepercayaan pasar. Dan saat ini, Rupiah sedang rontok karena dua borok besar di dalam negeri: korupsi struktural dan beban anggaran negara yang kelewat batas.
Korupsi yang Menggerogoti Kepercayaan Pasar
Faktor internal pertama yang membuat Rupiah begitu rentan adalah budaya korupsi yang masih menggurita di berbagai lini. Praktik rasuah menciptakan biaya ekonomi tinggi (high-cost economy) dan inefisiensi yang parah. Ketika regulasi berbelit-belit, hukum bisa diatur, dan proyek negara rentan menjadi bancakan, iklim investasi menjadi sangat tidak sehat.
Bagi investor asing, tata kelola pemerintahan yang buruk adalah alarm bahaya. Daripada mengambil risiko menanamkan modal di negara dengan kepastian hukum yang rendah, mereka lebih memilih menarik dananya keluar (capital flight) dan memindahkannya ke negara lain yang lebih aman. Ketika modal asing berbondong-bondong kabur, pasokan Dolar di dalam negeri mengering, dan Rupiah pun dibiarkan terjun bebas tanpa jaring pengaman.
Program MBG dan Anggaran Negara yang Dipaksa Melar
Masalah kedua yang membuat pasar khawatir adalah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipaksa menanggung beban kelewat berat. Kebijakan populis skala raksasa, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), diproyeksikan menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Pemenuhan gizi masyarakat tentu krusial. Namun dari kacamata makroekonomi, pembengkakan pengeluaran negara di saat penerimaan pajak sedang lesu hanya akan bermuara pada satu hal: defisit anggaran yang makin lebar. Untuk menambal defisit raksasa ini, pemerintah terpaksa menarik lebih banyak utang.
Ketika pasar melihat utang negara terus menumpuk demi membiayai program yang menyedot anggaran sedemikian besar, investor mulai meragukan disiplin fiskal Indonesia. Keraguan inilah yang direspons dengan keengganan pasar memegang Rupiah.
Terus, Apa Dampak Nyatanya Bagi Kita?
Kombinasi maut antara tekanan global, korupsi pejabat, dan APBN yang berdarah-darah ini akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat luas. Dampak dari Dolar Rp 18.000 bukan sekadar angka di layar berita, melainkan:
- Lonjakan Harga Kebutuhan: Biaya impor minyak mentah dan bahan baku industri akan langsung meroket. Produsen tidak akan punya pilihan selain menaikkan harga jual produk sehari-hari, dari mulai sembako hingga biaya logistik transportasi.
- Efisiensi dan Pemutusan Kerja (PHK): Sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor akan terpukul keras. Untuk menyelamatkan perusahaan, langkah paling pahit yang sering diambil adalah efisiensi pegawai besar-besaran.
- Pemotongan Anggaran Fasilitas Publik: Ketika uang negara habis untuk membayar utang, menambal kebocoran korupsi, dan mendanai program populis, alokasi untuk sektor yang benar-benar esensial seperti subsidi kesehatan umum, pemeliharaan infrastruktur, hingga pendidikan terancam dikorbankan.
Rupiah yang menyentuh Rp 18.000 adalah cerminan realitas yang pahit. Ini adalah peringatan keras bahwa ketika kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, negara dengan tata kelola yang korup dan anggaran yang ceroboh akan menjadi korban pertama yang tumbang.
